Minggu, 13 Januari 2013

SISTEM PEMERINTAHAN

2.1           SISTEM PEMERINTAHAN
2.1.1        PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAH
“Suatu sistem penyelenggaraan Negara yang mengacu pada kaidah – kaidah fundamental ketatanegaraan berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia”.
2.1.2        PEMBAGIAN SISTEM PEMERINTAHAN
2.1.2.1  SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT SIFATNYA
“Sistem pemerintahan yang dilakukan pada Negara demokrasi menganut sistem perlementer atau sistem presidensil.Pada sistem perlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat”.

2.1.2.2  SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT PEMBAGIAN KEKUASAAN
“Undang – undang dasar 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (Trias Politica), melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan karena setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ atau badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan”.

2.1.3        CIRI – CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDESIL
2.1.3.1  CIRI PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM PARLEMENTER
Sejarah ketatanegaraan sistem parlementer adalah kelanjutan dari bentuk Negara monarki konstitusional,dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Ciri – ciri pemerintah dengan sistem  parlementer :
Ø  Presiden adalah kepala Negara. Kepal Negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet.
Ø  Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif yang disebut eksekutif adalah kabinet.
Ø  Sistem dua partai, sebagai pembentuk kabinet dan perdana mentri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Sedangkan, partai politik yang kalah akan bertindak sebagai oposisi.
Ø  Sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi Karena kabinet harus mendapat dukungan parlemen.
Ø  Perselisihan antara kabinet dengan parlemen dan kepala Negara.



2.1.3.2  CIRI PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM PRESIDESIL
o   Sebagai kepala eksekutif, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan rakyat yang memilih (MPR).
o   Presiden mengangkat mentri – mentri Negara yang memimpin departemen.
o   Mentri – mentri Negara bertanggung jawab kepada presiden.
o   Mentri – mentri Negara tidak dapat dibubarkan oleh parlemen.
o   Tugas peradilan dilakukan oleh badan peradilan yang tidak bisa dipengaruhi oleh badan lainnya.


2.2           PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Sejarah pemerintahannya telah dimulai sejak berlakunya UUD 45 ke – 1 yaitu pada tanggal 18 agustus 1945.Perubahan UUD 1945 negara agar lebih demokratis seperti disempurnakannya sistim saling mengawasi dan mengevaluasi. Ditengah proses perubahan, dihasilkan beberapa kesepakatan yaitu :
1.      Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
2.      Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI.
3.      Mempertegas sistem pemerinthan presidensil.
4.      Penjelasan normatif akan dimasukan kedalam pasal – pasal (batang tubuh).
5.      Melekukan dengan cara adendum.

2.2.1        PERIODISASI SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
2.2.1.1  PERIODE 18 AGUSTUS 1945
Sistem kabinet menurut UUD 1945 disebut Sistem Kabinet Presidensil artinya para menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.Sistem ini mengalami perubahan kabinet bertanggung jawab yang pertama, Syahrir I, pada tanggal 14 Desember 1945.Presiden mengeluarkan maklumat pemerintah tangggal 14 Desember 1949 yang menegaskan perihal tanggung jawab ada ditangan menteri.Periode ini cenderung menganut sistem pemisahan kekuasaan. Menurut UUD 1945 kekuasaan dikelola oleh lima lembaga yaitu :
Ø  Legislatif (dilakukan DPR)
Ø  Eksekutif (dijalankan presiden)
Ø  Konsultatif (dijalankan DPA)
Ø  Eksaminatif (mengevaluasi), Inspektif (mengontrol), dan Auditatif (memeriksa)
Ø  Judikatif (dijalankan MA)

2.2.1.2  PERIODE KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS) 1949
Pada tanggal 27 Desember 1945, Belanda mengakui kedaulatan RIS.Bentuk konstitusi RIS adalah Negara serikat dan bentuk pemerintahannya ialah republik. Sistem kabinet konstitusi RIS adalah kabinet yang bertanggung jawab yang utamanya, sistem ini presiden merupakan unsur dari pemerintahan, namun ia tidak dapat diganggu gugat.

2.2.1.3  PERIODE 1950 – 1959
No.11 tanggal 8 Maret 1950 tentang cara susunan kenegaraan wilayah RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI yang menetapkan antara lain bahwa UUD Negara Kesatuan RI dapat ditambah ke – RIS sehingga secara esensial terdiri atas UUD 1945 (pasal 27, 29, dan 33) ditambah bagian – bagian yang baika dari K-RIS termasuk didalamnya. Menurut UU No. 29 Tahun 1957 (LN 101 – 1957), jika presiden mangkat atau berhalangan, sedangkan wakil presiden tidak ada atau berhalangan maka ketua DPR menjalankan pekerjaan presiden sehari – hari.

2.2.1.4  PERIODE 1959 – 1965
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengumunkan dekrit yang isinya yaitu :
1.      Bubarkan konstituste
2.      Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.      Segera dibentuk MPRS dan DPAS
Indonesia mulai melaksanakan demokrasi terpimpin.Terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

2.2.1.5  PERIODE 1966 – 1998
Lahirnya Orde Baru tahun 1966, dengan berfungsinya kembali lembaga – lembaga demokrasi, seperti :
1.      Adanya pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
2.      Sidang – sidang baik di DPR, DPRD, maupun di MPR.
Demokrasi pancasila yaitu demokrasi yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Adapun hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan demokrasi pancasila sebagai berikut :
a.       Politik periode 1966 – 1971
b.      Pelaksanaan pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997

2.2.1.6  PERIODE REFORMASI
Reformasi lahir Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 karena desakan rakyat.Kedudukan diganti oleh Wakil Presiden Prof. DR. Ir. Baharudin Yusup Habibie.

2.2.1.7  SISTEM PEMERINTAHAAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
Pada masa ini, masa jabatan presiden tidak secara jelas dibatasi karena bisa dipilih kembali dengan tidak dibatasi berapa kali atau periode.Inilah yang mengakibatka Soeharto memimpin kurang lebih 32 tahun.

2.3           PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
Pemerintahan dalam arti luas adalah semua organ termasuk DPR, sedangkan Sistem berarti seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan sehingga menbebtuk suati totalitas. Sistem pemerintah menunjukan pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga – lembaga Negara, terutama antara eksekutif dan legislatif  dalam menvapai tujuan yang telah ditetapkan.






SISTEM PEMERINTAHAN
Text Box: PENGERTIAN
“Suatu sistem penyelenggaraan Negara yang mengacu pada kaidah – kaidah fundamental ketatanegaraan berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia”.





SISTEM PEMERINTAHAN
CIRI – CIRI SISTEM PEMERINTAHAN
KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN
KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN
CONTOH NEGARA
Parlementer
Ø  Presiden adalah kepala Negara. Kepal Negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet.
Ø  Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif yang disebut eksekutif adalah kabinet.
Ø  Sistem dua partai, sebagai pembentuk kabinet dan perdana mentri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Sedangkan, partai politik yang kalah akan bertindak sebagai oposisi.
Ø  Sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi Karena kabinet harus mendapat dukungan parlemen.
Ø  Perselisihan antara kabinet dengan parlemen dan kepala Negara.
Ø  Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat Karen amudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
Ø  Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas
Ø  Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga cabinet menjadi berhati – hati dalam menjalankan pemerintahan
·         Kedudukan badan eksekutif / cabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu – waktu cabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
·         Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau cabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu – waktu cabinet dapat bubar.
·         Kabinet dapat mengendalikan parlemen.
·         Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan – jabatan eksekutif
1.      Singapura
2.      Inggris
3.      Thailand
4.      Malaysia
5.      Australia
6.      Selandia baru

Presidensial
o   Sebagai kepala eksekutif, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan rakyat yang memilih (MPR).
o   Presiden mengangkat mentri – mentri Negara yang memimpin departemen.
o   Mentri – mentri Negara bertanggung jawab kepada presiden.
o   Mentri – mentri Negara tidak dapat dibubarkan oleh parlemen.
o   Tugas peradilan dilakukan oleh badan peradilan yang tidak bisa dipengaruhi oleh badan lainnya.
§  Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
§  Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu
§  Penyusunan program kerja cabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
§  Legislative bukan tempat kaderisasi untuk jabatan – jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luartermasuk anggota parlemen sendiri

o   Kekuasaan eksekutif diluar pengawasanlangsung legislative sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
o   Sistem pertanggung jawaban kurang jelas.
o   Pembuat keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar – menawar anatara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
o   Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama
1.      Amerika serikat
2.      Filiphina
3.      Indonesia
4.      Argentina
5.      Rwanda
6.      Brazil
7.      Mesir
8.      Korea selatan
9.      Korea utara
10.  China
11.  Taiwan
12.  Rusia
13.  Italia
14.  Jerman
15.  Timor leste
16.  Mexico
17.  Cuba
18.  Rpe. Moldavo
19.  Iran
20.  Perancis
21.  Irak
22.  Chile
23.  Kolombia
24.  Venezuela


PERIODISASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
NO
“Sejarah pemerintahan diIndonesia sejak berlakunya UUD 1945 ke – 1 (18 Agustus 1945) mengenai Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

1
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1). Kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2) dan Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3).
2
Pemerintahan berdasarkan sistem konstutusi
3
Kekuasaan pemerintahan Negara berdasarkan undang – undang dasar.
4
Presiden sebagai kepala eksekutf dalam menjalankan pemerintah dibantu oleh seorang wakil presiden serta mentri – mentri yang memimpin departemen.
5
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama.
6
Mentri Negara adalah pembantu presiden, mentri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR karena mentri Negara diangkat dan dan diberhentikan oleh presiden (pasal 17 UUD 1945)




5 KESEPAKATAN DASAR DALAM PROSES PEMBAHASAAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.
NO
Kesepakatan Dasar Dalam Proses Pembahasan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945
1
Tidak mengubah pembukaan UUD 1945.
2
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI.
3
Mempertegas sistem pemerinthan presidensil.
4
Penjelasan normatif akan dimasukan kedalam pasal – pasal (batang tubuh).
5
Melekukan dengan cara addendum

PERIODISASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
NO
PERIODISASI
1
Periode 18 Agustus 1945
Sistem kabinet menurut UUD 1945 disebut Sistem Kabinet Presidensil artinya para menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini mengalami perubahan kabinet bertanggung jawab yang pertama, Syahrir I, pada tanggal 14 Desember 1945. Presiden mengeluarkan maklumat pemerintah tangggal 14 Desember 1949 yang menegaskan perihal tanggung jawab ada ditangan menteri. Periode ini cenderung menganut sistem pemisahan kekuasaan. Menurut UUD 1945 kekuasaan dikelola oleh lima lembaga yaitu :
Ø  Legislatif (dilakukan DPR)
Ø  Eksekutif (dijalankan presiden)
Ø  Konsultatif (dijalankan DPA)
Ø  Eksaminatif (mengevaluasi), Inspektif (mengontrol), dan Auditatif (memeriksa)
Ø  Judikatif (dijalankan MA)
2
Periode konstitusi republic Indonesia serikat (RIS) 1949
Pada tanggal 27 Desember 1945, Belanda mengakui kedaulatan RIS. Bentuk konstitusi RIS adalah Negara serikat dan bentuk pemerintahannya ialah republik. Sistem kabinet konstitusi RIS adalah kabinet yang bertanggung jawab yang utamanya, sistem ini presiden merupakan unsur dari pemerintahan, namun ia tidak dapat diganggu gugat.
3
Periode 1950 – 1959
No.11 tanggal 8 Maret 1950 tentang cara susunan kenegaraan wilayah RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI yang menetapkan antara lain bahwa UUD Negara Kesatuan RI dapat ditambah ke – RIS sehingga secara esensial terdiri atas UUD 1945 (pasal 27, 29, dan 33) ditambah bagian – bagian yang baika dari K-RIS termasuk didalamnya. Menurut UU No. 29 Tahun 1957 (LN 101 – 1957), jika presiden mangkat atau berhalangan, sedangkan wakil presiden tidak ada atau berhalangan maka ketua DPR menjalankan pekerjaan presiden sehari – hari.
4
Periode 1959 – 1965
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengumunkan dekrit yang isinya yaitu :
1.      Bubarkan konstituste
2.      Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3.      Segera dibentuk MPRS dan DPAS
Indonesia mulai melaksanakan demokrasi terpimpin. Terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
5
Periode 1966 – 1998
Lahirnya Orde Baru tahun 1966, dengan berfungsinya kembali lembaga – lembaga demokrasi, seperti :
1.      Adanya pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
2.      Sidang – sidang baik di DPR, DPRD, maupun di MPR.
Demokrasi pancasila yaitu demokrasi yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Adapun hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan demokrasi pancasila sebagai berikut :
a.       Politik periode 1966 – 1971
b.      Pelaksanaan pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997
6
Periode Reformasi
Reformasi lahir Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 karena desakan rakyat. Kedudukan diganti oleh Wakil Presiden Prof. DR. Ir. Baharudin Yusup Habibie.
7
Sistem pemerintahan diindonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang – undang Dasar 1945
Pada masa ini, masa jabatan presiden tidak secara jelas dibatasi karena bisa dipilih kembali dengan tidak dibatasi berapa kali atau periode. Inilah yang mengakibatka Soeharto memimpin kurang lebih 32 tahun.

1 komentar: